1 week ago
7
ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya sinergi antara akademisi dan politisi dalam merumuskan kebijakan publik yang rasional dan berbasis data.
"Dunia politik dan akademik harus berjalan seiring. Jika politisi jauh dari akademisi, kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang rasional dan tidak berbasis data," ujar AHY dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).
Hal ini disampaikannya usai menyelesaikan ujian tertutup doktoral di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AHY mengatakan pihaknya akan terus menjaga kedekatan dengan dunia akademik. Sebab menurutnya, politisi perlu terlibat aktif dalam dunia akademisi. Dengan demikian, mereka dapat membuat kebijakan berdasarkan valid dan kajian ilmiah, bukan hanya berdasarkan asumsi politik. Menurutnya, sinergi antara akademisi dan politisi diperlukan untuk mewujudkan kebijakan yang efektif dan berdampak nyata.
Lebih lanjut, AHY mengungkapkan saat ini Kementerian ATR/BPN turut menggandeng pihak akademisi, kampus-kampus ternama, dalam berbagai programnya, termasuk dalam melaksanakan percepatan Reforma Agraria.
AHY menjelaskan akademisi juga berperan penting dalam membantu merumuskan kebijakan. Tanpa adanya kerja sama dengan pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan, akademisi berisiko terjebak dalam perdebatan teoritis tanpa realisasi kebijakan.
"Akademisi harus mampu mengubah ide-ide menjadi kebijakan yang relevan dan dapat diimplementasikan di pemerintahan," jelasnya.
Ia berharap sinergi antara akademisi dan politisi dapat menghadirkan kebijakan yang berbasis data, rasional, serta relevan dengan kondisi masyarakat. Menurutnya, hal ini merupakan langkah penting menuju Indonesia yang lebih maju dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.
Sebagai informasi, dalam ujian doktoralnya, AHY mengupas topik mengenai kepemimpinan transformasional dan orkestrasi sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Ujian yang berlangsung selama tiga jam ini diselesaikan dengan nilai yang memuaskan, yaitu 97,5.
(akn/ega)
