SK Kepengurusan Terbit, PKB Sebut Isu Muktamar Tandingan Tutup Buku

Jakarta -

Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan tak ada lagi wacana muktamar tandingan. Jazilul mengatakan susunan pengurus PKB telah resmi terdaftar di Kemenkumham.

"Clear semua (gangguan muktamar tandingan), sudah tutup buku kita, sudah turun SK dari Kumham," kata Jazilul di DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Jazilul menyebut struktur kepengurusan PKB kini mengalami penyegaran sebab banyak diisi oleh kalangan milenial. Dengan adanya struktur baru, Jazilul mengatakan wacana muktamar tak lagi relevan.

"Kita sudah ada anak pengurus harian milenial pokoknya kalau di PKB mengalami penyegaran. Bukan hanya soal urusan yang seperti itu, itu sudah selesai. Kita sudah selesai dan sudah bergerak," ujarnya.

Mantan Sekjen PKB Lukman Edy sebelumnya menggugat hasil Muktamar ke-6 PKB yang digelar di Bali. Surat gugatan telah dikirim ke Majelis Tahkim PKB serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Lukman menyebut muktamar itu cacat prosedur dan perlu dilakukan muktamar kembali.

"Kemudian, muktamar (di Bali) yang sesat sehingga kami menganggap perlu dilakukan muktamar kembali yang sebenarnya, yang sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga, dan sesuai dengan Undang-Undang No 2/2011 tentang Partai Politik," ucapnya.

"Balik kembali kepada AD/ART PKB yang pertama tahun 98. Kan sebelumnya sudah saya sampaikan juga bahwa kepemimpinan Cak Imin itu sentralistik. Kepemimpinan Cak Imin melanggar spirit pembentukan PKB, di mana Dewan Syuro itu dikurangi secara signifikan kewenangan-kewenangannya," imbuh dia.

Lukman menyatakan Dewan Syuro merupakan mandatori atau dianggap pemimpin tertinggi PKB. Namun, menurut dia, Cak Imin justru memberangusnya dalam 5 tahun terakhir.

Lantas, Lukman mengatakan ada sejumlah nama yang patut diperhitungkan untuk menggantikan Cak Imin. Nama-nama itu selanjutnya akan dibawa ke Muktamar yang rencananya bakal digelar pada 2-3 September 2024 di Jakarta.

(amw/eva)