Ketua Banggar DPR Wanti-wanti ke Pemerintah soal Ancaman Pengangguran

Jakarta -

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah terkait adanya gelombang pengangguran ke depan. Hal itu dinilai perlu diwaspadai seiring terjadinya peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Said mengatakan PHK utamanya terjadi di sektor tekstil dan pekerja paruh waktu (part time). Kondisi itu perlu diwaspadai agar tingkat pengangguran terbuka sesuai target sasaran di level 4,5-5% pada 2025.

"Banggar meminta pemerintah mencermati beberapa hal penting, antara lain, pemerintah perlu mewaspadai gelombang pengangguran akibat pemutusan kerja yang terjadi sepanjang Januari 2024 sebanyak 32.064 pekerja dan hampir separuhnya di sektor tekstil. Tren pengangguran juga meningkat pada kelompok pekerja paruh waktu," kata Said dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Kamis (19/9/2024).

Kondisi pengangguran sendiri bisa berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024 menunjukkan tingkat kemiskinan pada posisi 9,03% dan ditargetkan bisa turun pada posisi 7-8% di 2025.

"Terdapat gap tingkat kemiskinan yang cukup tinggi antara desa sebesar 11,97% dan kota 7,09%. Pemerintah perlu prioritas penanggulangan kemiskinan di pedesaan lebih intensif. Langkah ini bisa mengerem laju urbanisasi sekaligus mendorong program kemandirian pangan nasional," ucap Said.

Berikut sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025:

- Tingkat kemiskinan: 7-8%
- Tingkat kemiskinan ekstrem: 0%
- Tingkat pengangguran terbuka: 4,5-5%
- Rasio gini: 0,379-0,382
- Indeks Modal Manusia: 0,56
- Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
- Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108

(acd/kil)