Kabinet Merah Putih dan Tantangan Demokratisasi

4 weeks ago 4
informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online slot slot gacor slot maxwin slot online slot game slot gacor online slot maxwin online slot game online slot game gacor online slot game maxwin online demo slot demo slot online demo slot game demo slot gacor demo slot maxwin demo slot game online demo slot gacor online demo slot maxwin online demo slot game gacor online demo slot game maxwin online rtp slot rtp slot online rtp slot game rtp slot gacor rtp slot maxwin rtp slot game online rtp slot gacor online rtp slot maxwin online rtp slot game gacor online rtp slot game maxwin online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat informasi penting berita penting kabar penting liputan penting kutipan penting informasi viral berita viral kabar viral liputan viral kutipan viral informasi terbaru berita terbaru kabar terbaru liputan terbaru kutipan terbaru informasi terkini berita terkini kabar terkini liputan terkini kutipan terkini informasi terpercaya berita terpercaya kabar terpercaya liputan terpercaya kutipan terpercaya informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online slot slot gacor slot maxwin slot online slot game slot gacor online slot maxwin online slot game online slot game gacor online slot game maxwin online demo slot demo slot online demo slot game demo slot gacor demo slot maxwin demo slot game online demo slot gacor online demo slot maxwin online demo slot game gacor online demo slot game maxwin online rtp slot rtp slot online rtp slot game rtp slot gacor rtp slot maxwin rtp slot game online rtp slot gacor online rtp slot maxwin online rtp slot game gacor online rtp slot game maxwin online
Kabinet Merah Putih dan Tantangan Demokratisasi (Dok. Pribadi)

ADA tiga kata yang bisa menggambarkan Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto: pelangi, gado-gado, dan 'gemoy'. Pelangi karena mencerminkan spektrum ideologi yang beragam dari 'sayap kiri' hingga 'sayap kanan'. Gado-gado karena mewakili berbagai unsur, dari politikus, aktivis ormas, akademisi, tokoh agama, influencer, hingga selebritas. 'Gemoy' karena personel menteri-wakil menteri, dan lembaga setingkat menteri, jumlahnya lebih dari 100 orang.

Kabinet itu patut diapresiasi karena bisa dikatakan, gagasan rekonsiliasi nasional, yang selama ini hanya menggema di ruang-ruang diskusi, seminar, atau sarasehan, direalisasikan Presiden Prabowo dalam kabinetnya. Kelompok-kelompok yang bertentangan secara diametral pada era sebelumnya, bahkan saling sindir dan saling ejek pada saat debat capres-cawapres, kini 'disatukan' dalam kabinet. Polarisasi politik otomatis bisa diredam, semoga bukan untuk sementara waktu.

Penamaan 'Merah Putih' pun mengindikasikan adanya upaya yang kuat untuk mempersatukan beragam kepentingan. Itu termasuk yang selama ini saling bertabrakan, demi mewujudkan cita-cita bersama: menjadi bangsa yang bersatu, kuat, adil, makmur, dan sejahtera di bawah panji-panji merah putih.

Setelah melihat fakta itu, ungkapan klasik negarawan Jerman Otto von Bismarck (1815-1898) bahwa 'politik adalah seni dari segala kemungkinan' menemukan relevansinya. Di arena politik, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Dalam kurun waktu relatif singkat, seteru bisa jadi bendu, lawan bisa jadi kawan.

Namun, mungkin perlu juga dicermati apa yang diungkapkan Thomas Carothers dalam Confronting the Weakest Link: Aiding Political Parties in New Democracies (2006) bahwa polarisasi yang ekstrem dapat merusak demokrasi dengan menciptakan jurang yang dalam di antara kelompok masyarakat. Polarisasi, menurut Carothers, sering kali berujung pada perpecahan sosial yang menghambat kolaborasi dan kesepakatan dalam proses politik. Ketika polarisasi meningkat, sulit untuk mencapai konsensus atau membangun koalisi lintas partai yang solid. Jika gagal diantisipasi, suasana seperti itu bisa mengakibatkan kemacetan yang menghambat jalannya program.

Karena berangkat dengan kabinet yang secara politik saling kontradiktif itulah, di tahap-tahap awal, Prabowo akan menghadapi tantangan untuk memastikan stabilitas politik di tengah koalisi besar yang dibentuk. Retret Hambalang dan Magelang pun dicanangkan, terutama untuk mempersatukan visi dan misi.

Dengan spektrum politik yang luas, menjaga kepentingan berbagai pihak di dalam koalisi akan menjadi tantangan tersendiri. Ada potensi konflik internal dalam koalisi yang jika tidak diantisipasi bisa menimbulkan perpecahan yang dapat mengganggu stabilitas politik nasional. Sebagai tokoh militer yang dikenal tegas, Prabowo dapat memanfaatkan kepemimpinan kuatnya untuk memastikan koordinasi yang solid di dalam koalisi. Menyeimbangkan aspirasi koalisi melalui dialog yang inklusif akan membantu mengurangi potensi konflik.

MI/Seno

Tantangan demokratisasi

Yascha Mounk dalam The People Vs Democracy: Why Our Freedom is in Danger and How to Save It (2018) mengatakan gelombang populisme menjadi tantangan yang mengancam stabilitas demokrasi. Populisme sering mengangkat pemimpin yang cenderung otoritarian, dengan mengeklaim mewakili 'suara rakyat' sembari melemahkan norma-norma demokrasi seperti kebebasan pers dan penghormatan pada oposisi. Itu sering kali terjadi ketika pemimpin populis menyerang media, menyebarkan disinformasi, atau mengabaikan norma hukum.

Salah satu isu yang patut dicermati ialah bagaimana Presiden Prabowo akan menangani kebebasan sipil dan kritik terhadap pemerintah. Sebagai mantan pejabat militer, Prabowo memiliki reputasi yang dianggap skeptis terhadap demokrasi liberal, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan pembatasan hak-hak sipil dan kebebasan berbicara.

Menurut Larry Diamond dalam Developing Democracy: Toward Consolidation (1999), kerapuhan lembaga demokrasi ialah tantangan yang signifikan, terutama di negara-negara yang baru mengalami transisi demokrasi. Lembaga seperti parlemen, pengadilan, dan komisi pemilihan cenderung rentan terhadap pengaruh kekuasaan, korupsi, dan intervensi politik. Diamond menekankan pentingnya kelembagaan yang kuat agar demokrasi tetap bertahan dari krisis.

Sementara itu, menurut Alina Mungiu-Pippidi dalam The Quest for Good Governance: How Societies Develop Control of Corruption (2015), korupsi merupakan tantangan terbesar bagi demokratisasi. Korupsi melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghambat transparansi serta akuntabilitas. Negara yang gagal menangani korupsi cenderung sulit mempertahankan demokrasi yang efektif karena kekuasaan hanya akan berpusat pada segelintir elite, yang terus berusaha mempertahankan status quo.

Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga-lembaga demokrasi lainnya, yang telah mengalami pelemahan selama beberapa tahun terakhir, perlu diperkuat. Tantangannya ialah bagaimana menjaga independensi lembaga-lembaga tersebut dari campur tangan politik.

Jika Prabowo berkomitmen pada demokrasi, kiranya penting untuk melakukan reformasi terhadap undang-undang represif seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta memberikan perlindungan lebih besar kepada aktivis dan media.

Dalam soal pemberantasan korupsi sebagaimana kerap disuarakan Presiden Prabowo termasuk pada saat meminta calon anggota kabinet dari partai-partai koalisi, saat pidato pertama setelah pelantikan di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan dalam acara retret baik di Hambalang maupun Magelang, semoga tak berhenti pada wacana belaka. Publik Indonesia sudah bosan dengan wacana pemberantasan korupsi. Yang dibutuhkan ialah komitmen untuk merealisasikannya, menindak tegas para koruptor dengan tanpa pandang bulu, tidak hanya tegas pada lawan politik, tetapi lembek pada kerabat dan kawan sendiri.

Pelanggaran HAM

Kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, termasuk Peristiwa 1998 dan konflik di Papua, akan menjadi salah satu ujian utama Kabinet Merah Putih. Diakui atau pun tidak, Prabowo yang kerap dikaitkan dengan beberapa isu pelanggaran HAM masa lalu masih menjadi gunjingan, terutama di kalangan aktivis dari masyarakat sipil. Bahkan, pernyataan salah satu menteri senior bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat dalam huru-hara politik 1998, jika saja tidak segera diluruskan, akan menjadi blunder politik yang sulit dimaafkan.

Belum lagi soal penanganan konflik di Papua, yang melibatkan tindakan represif aparat keamanan, terus menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Hak-hak masyarakat adat dan penyelesaian konflik secara damai ialah tuntutan utama.

Prabowo bisa menggunakan pendekatan rekonsiliasi dalam penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu, seperti yang diupayakan sebelumnya. Pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi bisa menjadi langkah nyata untuk mengatasi masalah ini. Dengan mengedepankan solusi dialogis ketimbang pendekatan militeristis di Papua akan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM.

Dalam menyelesaikan masalah HAM masa lalu, dibutuhkan tak cuma komitmen tapi juga langkah-langkah nyata. Caranya, bisa meniru apa yang pernah ditempuh Nelson Mandela ketika terpilih menjadi presiden Afrika Selatan, yakni melalui penegakan hukum secara proporsional, pengampunan, dan rekonsiliasi nasional. Memaafkan tanpa melupakan menjadi klausul yang penting agar kasus-kasus pelanggaran HAM menjadi pelajaran berharga bagi generasi mendatang.

Perlindungan minoritas

Dalam bidang kehidupan beragama, tantangan utamanya ialah kecenderungan meningkatnya intoleransi dan politisasi agama. Dalam menghadapi wacana konservatisme agama di ruang publik, dan praktiknya di arena politik, Prabowo harus menghadapinya dengan mengedepankan komitmen kebangsaan dengan mengacu pada konstitusi negara.

Kasus-kasus intoleransi terhadap kelompok minoritas agama, seperti pengusiran kelompok Ahmadiyah dan Syiah, para pemeluk agama minoritas yang sulit mendapatkan perizinan pembangunan tempat ibadah, merupakan masalah sensitif yang memerlukan perhatian khusus.

Kita tahu, beragama dan berkeyakinan, serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi. Namun, jaminan itu belum sepenuhnya ditaati pemerintah; alih-alih memenuhinya, malah ada di antara pejabat yang melanggarnya dengan ikut serta bersama anggota masyarakat yang intoleran melakukan persekusi dan pelarangan atau penyegelan tempat ibadah.

Dalam mengatasi masalah itu, Presiden Prabowo dapat memperkuat peraturan yang melindungi hak-h...

Read Entire Article