Garap Panas Bumi di RI Urus Izinnya 6 Tahun, Jokowi: Kalau Saya Nggak Kuat

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal biang kerok susahnya menggarap potensi panas bumi di Indonesia. Menurutnya, perizinan yang panjang dan banyak menghambat pengembangan panas bumi jadi energi primer Indonesia.

Dia mengatakan, butuh 5-6 tahun untuk mengurus izin sebuah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), mulai dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan lain-lain, belum lagi urusan eksplorasi yang memakan waktu. Jokowi sempat berkelakar bila dirinya yang menjadi investor mungkin tidak akan kuat.

"Perizinan di kita itu kan masih banyak. Contoh urusan Amdal, sampai setahun, dua tahun, belum izin izin yang lainnya," sebut Jokowi di IIGCE 2024, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

"Kalau menunggu konstruksi bisa 5-6 tahun, kalau investor nggak sabar nggak mungkin mau mengerjakan. Kalau saya nggak kuat saya, meski banyak yang sampaikan saya sabar tapi nunggu 6 tahun ndak kuat saya," lanjutnya.

Jokowi meminta agar Kementerian ESDM bisa membenahi perizinan. Kalau bisa dipercepat jangan sampai 6 tahun pengurusannya.

"Karena, ini lho, dunia itu sekarang bergerak semuanya ke energi hijau, ke industri hijau, ke ekonomi hijau. Di kita memiliki potensi yang gede banget," ujar Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu memaparkan potensi panas bumi di Indonesia sangat besar. Ada 24.000 megawatt (MW) atau 40% cadangan dunia. Namun, sampai sekarang baru 11% yang tergarap.

"Geothermal itu 24 ribu megawatt, gede banget. Yang dikerjakan sejak tahun 80-an sampai sekarang baru 11%. Berarti hanya 2.600 megawatt, kecil sekali. Padahal yang ngantre pengin menggunakan banyak sekali," sebut Jokowi.

(hal/ara)