1 week ago
7
ARTICLE AD BOX
Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) atau BRI menjadi salah satu perusahaan yang memperhatikan aspek environment, social and governance (ESG). Hal ini sejalan dengan target pemerintah dalam menekan emisi karbon.
Sejalan dengan itu, skor ESG menjadi salah satu bagian penting dalam implementasi praktik ESG di perusahaan, termasuk perbankan. Direktur Kepatuhan Bank BRI Achmad Solihin memaparkan hasil Morningstar Sustainalytics, pihaknya berhasil menurunkan skor ESG Risk Rating-nya. Dia menyebut semakin rendah nilainya, semakin bagus.
Berdasarkan data yang dipaparkan, selama tiga tahun berturut-turut BRI memperoleh skor 17,8 pada 2024. Angka ini lebih baik dibandingkan skor High Risk pada 2020, yakni 20,9.
Sementara itu, selama tiga tahun berturut-turut, BRI memperoleh predikat MSCI ESG Rating A. Dia bilang hal ini tidak lepas dari aspirasi komitmen pihaknya.
"Karena kalau kita bicara ESG, journey-nya tuh sih panjang. Nah, hasil ini tidak akan bisa menjadi seperti ini kalau nggak direncanakan dengan baik. Yang pasti kita nggak akan peduli dengan berapa score yang akan kita dapat. Yang penting kita in the market aja. Marketnya sekarang ESG semua, yaudah kita masuk ESG. Marketnya sekarang konsen, customer-nya konsen dengan ESG. Ya masa bank kita nggak ikut ESG? Ya kita jadi ESG juga kan gitu. Tapi kita jadinya ikut-ikutan, just in the market," kata Achmad dalam acara Diskusi, Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, dia menjelaskan pada tahun 2013 pertama kali mengeluarkan data enviromental report. Kemudian pada 2022, ESG bagian dari strategi korporasi. Di tahun yang sama, ESG masuk dalam divisi kepatuhan.
"Nah saya nggak tau dimana dulu perkaranya, tiba-tiba dalam suatu board meeting Pak Narso bilang, ya sudah saya putuskan ESG under (divisi) compliance," jelasnya.
Kemudian dia bilang pihaknya menerapkan prinsip Governance, Social, dan Environment. Menurutnya, banyak isu-isu di pemerintahan yang belum selesai dan masih menjadi sorotan. Dia menilai sebagai negara berkembang, aspek sosial masih menjadi isu utama. Kemudian baru menyoroti aspek lingkungan.
"Nah kalau di Indonesia kan, kalau di media juga tahu lah, kan ceritanya ya masih menjadi topik berarti kan governance itu masih menjadi isu untuk kita. Jadi sangat relevan kalau kita Indonesia, ya kita bicara governance dulu. Yang kedua, negara yang berkembang seperti Indonesia, itu sampai kapanpun, aspek sosial itu menjadi isu utama," jelasnya. (das/das)
