7 months ago
135
Seorang pejuang oposisi menginjak patung mendiang Presiden Suriah Hafez Assad di Damaskus, Suriah, Minggu 8 Desember 2024.
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Proses transisi di Suriah harus dipimpin oleh rakyat Suriah sendiri dan hak-hak mereka harus dihormati. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Sabtu (14/12).
Yordania menjadi tuan rumah serangkaian pertemuan menteri Arab dan internasional di kota Aqaba pada akhir pekan ini guna membahas situasi di Suriah usai rezim Assad digulingkan oposisi.
"Kami sepakat bahwa proses transisi harus dipimpin dan dimiliki oleh Suriah serta menghasilkan pemerintahan yang inklusif dan representatif," kata Blinken.
"Hak-hak semua warga Suriah, termasuk minoritas, harus dihormati. Bantuan kemanusiaan harus dapat menjangkau mereka yang membutuhkan. Lembaga negara harus memberikan layanan penting kepada rakyat Suriah," kata Blinken dalam sebuah konferensi pers di Aqaba.
Menteri Luar Negeri AS itu juga memperingatkan tentang risiko terorisme di negara tersebut, selama pemerintahan sementara belum sepenuhnya mengendalikan seluruh wilayah. "Ini adalah momen di mana ISIS akan berusaha bangkit kembali, memanfaatkan masa transisi di Suriah," kata Blinken.
Oposisi bersenjata Suriah merebut ibu kota Damaskus pada 8 Desember. Pejabat Rusia mengatakan bahwa Assad mengundurkan diri sebagai presiden setelah melakukan negosiasi dengan para pihak yang terlibat dalam konflik Suriah dan meninggalkan Suriah menuju Rusia, di mana dia diberikan suaka.
Mohammed al-Bashir, yang memimpin pemerintahan berbasis di Idlib yang dibentuk oleh Hayat Tahrir al-Sham dan kelompok oposisi lainnya, diangkat sebagai perdana menteri sementara pada 10 Desember.
sumber : Antara
